Diswandi

Dinar-Dirham Alternatif Pengganti Dollar??

Salah satu instrumen yang digunakan dalam sistem perdagangan internasional adalah menggunakan instrumen mata uang dollar AS.

Setelah krisis ekonomi global terjadi setelah Perang Dunia II, melalui pertemuan Breton Woods dirancanglah sebuah sistem mata uang dollar sebagai mata uang utama dalam perdagangan dunia, sekaligus menjadikan World Bank, International Monetary Fund (IMF) sebagai pengendali sistem keuangan internasional.

Perjanjian Breton Woods pada tahun 1973 kemudian dihapuskan ketika Amerika Serikat secara unillateral memutuskan bahwa Dolar Amerika tidak perlu lagi didukung oleh emas. Sejak itulah Dolar Amerika tidak bedanya dengan lembaran kertas saja.

Continue Reading »

The Future of Capitalism

Adam Smith’s market never stood alone

By Amartya Sen

Exactly 90 years ago, in March 1919, faced

with another economic crisis, Vladimir Lenin discussed the dire straits of

contemporary capitalism. He was, however, unwilling to write an epitaph: “To

believe that there is no way out of the present crisis for capitalism is an

error.” That particular expectation of Lenin’s, unlike some he held, proved to

be correct enough. Even though American and European markets got into further

problems in the 1920s, followed by the Great Depression of the 1930s, in the

long haul after the end of the second world war, the market economy has been

exceptionally dynamic, generating unprecedented expansion of the global economy

over the past 60 years. Not any more, at least not right now. The global

Continue Reading »

STRATEGI PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI INDONESIA

Diswandi, SE., M.Sc.

PENDAHULUAN
Badai krisis ekonomi yang mulai terjadi pada pertengahan 1997 telah menerpa hampir semua sendi-sendi perekonomian dan bisnis di Indonesia. Hal ini dirasakan langsung oleh sektor perbankan dan bisnis korporasi, terbukti dengan ditutupnya operasi delapan buah bank secara bersamaan dan lumpuhnya unit-unit bisnis beraset milyaran hingga trilyunan rupiah. Akan tetapi tidak demikian halnya yang terjadi pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ternyata memiliki kelenturan tersendiri menghadapi badai krisis tersebut. Hal ini antara lain disebabkan oleh tingginya local content pada faktor-faktor produksi mereka, baik pada penggunaan bahan baku maupun permodalan. Selain itu, usaha mereka pada umumnya berbasis pada basic needs masyarakat luas dan memiliki keunggulan komparatif.
Usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu subyek yang penting dalam analisa kebijakan pemerintah Indonesia, yang didasari oleh beberapa alasan (Hill, 2001). Pertama, UMKM di negara manapun memainkan suatu peran yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi. Mereka secara khas mempekerjakan 60% atau lebih banyak lapangan kerja industri dan menghasilkan sampai separuh output. UMKM merupakan suatu komponen penting dalam proses industrialisasi yang lebih luas.
Continue Reading »

Oleh : Diswandi, SE., M.Sc.

Pendahuluan

Pajak masih merupakan sumber pembiayaan yang utama dalam membiayai pembangunan di Indonesia. Setelah mengalami peningkatan berkesinambungan, sejak 2003 kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara memiliki tren menurun. Pada APBN 2006, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi 66,59%.

Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mengintensifkan penerimaan pajak, salah satunya adalah regulasi tentang pajak penghasilan (PPh). Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000.

Penerimaan dari PPh diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan melalui penggalian potensi subyek pajak penghasilan yang belum terjangkau. Penggalian potensi PPh diusahakan dengan menciptakan ketentuan pajak yang diarahkan untuk merealisasikan potensi PPh. Intensifikasi dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme pembayaran/pemungutan PPh yang semakin efektif agar dapat menjangkau potensi PPh.
Continue Reading »

Oleh : Diswandi, SE., M.Sc.
Eratnya hubungan antara institusi dan pertumbuhan ekonomi telah lama disadari. Contohnya adalah pasar, yang merupakan ide dasar Adam Smith, merupakan institusi ekonomi tertua. Pasar yang sehat akan mendorong orang untuk melakukan investasi, inovasi, dan turut dalam kegiatan ekonomi. Adalah Douglass North, pemenang Nobel Ekonomi 1993, yang mempelopori perhatian terhadap pentingnya pembangunan institusi. Berbagai studi menunjukkan adanya perbedaan pada institusi ekonomi adalah penyebab fundamental perbedaan pada pembangunan ekonomi. Perkembangan literatur berusaha untuk menentukan sampai dimana mutu institusi ekonomi private dan publik, struktur tertentu dari tata kelola, keberadaan modal sosial, serta berbagai variabel institusional lainnya dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Continue Reading »

Pernahkah pemerintah berpikir bagaimana seharusnya kekayaan minyak, gas, emas, dan lain-lain dikelola hingga memberi kemakmuran maksimal bagi rakyat? Atau, apakah penguasaan kekayaan alam itu hanya menguntungkan perusahaan serta elite yang mungkin berkolusi?
Sejauh ini pengusahaan kekayaan alam itu belum menghasilkan kemakmuran maksimal bagi rakyat seperti isi Pasal 33 UUD ’45. Mungkin ada yang salah dengan mekanisme pengelolaan kekayaan alam itu. Jika demikian, sebaiknya elite kita belajar kepada tiga ekonom Amerika Serikat peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2007, yakni Leonid Hurwicz, Eric S Maskin, dan Roger B Myerson. Mereka meraih hadiah tersebut karena mengembangkan fondasi bagi teori desain mekanisme.
Continue Reading »

Tags: nobel, pasar

Implementasi UU No 22/1999 yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004, selama kurang lebih sembilan tahun terakhir, telah membentuk daerah-daerah otonomi yang baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Yakni daerah provinsi dari 26 menjadi 33 dan daerah kabupaten/kota kurang lebih dari 330 menjadi 471, dan rencananya akan membengkak menjadi 483 kabupaten/kota.

Pemekaran menjadi daya tarik bagi setiap masyarakat daerah yang merasa memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan, walaupun terkadang dipaksakan. Hal itu menjadi dilema bagi pemerintah dan DPR pusat untuk menyetujui usulan dari berbagai daerah untuk dimekarkan.

Continue Reading »

Tags: otonomi daerah

One Stop Services :
Suatu kebijakan pro bisnis dan strategi peningkatan PAD

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah. PAD diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan terbesar dari seluruh sumber penerimaan daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.
Continue Reading »

Tags: Add new tag, investasi, oss